Cacat Hukum, Gus Dur Tolak Pilpres 2009

Senin, 13 Juli 2009

Cacat Hukum, Gus Dur Tolak Pilpres 2009

JAKARTA - Kecaman terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden 2009 terus berlangsung. Kini giiran mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menolak pemilihan presiden.

Ini dituangkan Gus Dur dalam pernyataan bersamaan dengan tujuh tokoh lainnya, yakni Slamet Soegianto (mantan Kasal), Awad Bahasoan (tokoh intelektual), H Amin Aryoso (mantan anggota DPR 1999-2004), M Soleh Khalid (mantan Ketua HMI), Zulkifli S (aktivis), dan Munawar (pemuka agama) di Ciganjur, Jakarta, Senin (13/7/2009).

"Kami menolak dan tidak mengakui Pilpres 2009, karena bertentangan dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila keempat," kata M Soleh Khalid saat membacakan pernyataan sikap tersebut.

Pilpres yang dilaksanakan 8 Juli 2009 lalu, lanjut Soleh, jelas-jelas mengandung permasalahan mendasar. Kekisruhan dan cacat hukum pelaksanaan demokrasi sebagai wujud dan pengakuan akan kedaulatan hak-hak politik rakyat Indonesia.

"Bahwa berbagai permasalahan mendasar dan kekisruhan sarat cacat hukum tersebut ialah mendapatkan pengakuan dari KPU, dengan diperbolehkannya tim pendukung melakukan koreksi atas data DPT yang bermasalah di sejumlah di daerah pemilihan di Indonesia," paparnya.

"Kami juga menyerukan kepada semua komponen bangsa Indonesia, untuk segera menata ulang sistem kenegaraan dan politik Indonesia sesuai dengan jiwa, semangat, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945," lanjutnya